TOPIKPOST.COM – Dewan Etik Partai Golkar memanggil dua kader yang mewacanakan digelar-nya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partai beberapa waktu lalu.
Dua kader yang dipanggil untuk diminta klarifikasi yakni ketua Umum DPN Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Lawrence Siburian dan anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam.
Pemanggilan anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam pada Selasa 18 Juli 2023, Ridwan menjadi pihak yang mengeluarkan pernyataan soal dorongan munaslub.
Padahal, dalam Rapat Pleno Dewan Pakar di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, hasil rekomendasi tidak memuat satupun pembahasan atau wacana soal Munaslub Golkar.
Baca artikel menarik lainnya, di sini: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Tanggapi Soal Munaslub Partai dan Permintaan Pengunduran Diri
Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Senin, 17 Juli 2023.
Menurut Muhammad Hatta , Munaslub bukan forum untuk mengevaluasi program DPP. Ia mengatakan menggulirkan wacana munaslub memiliki forum dan mekanisme sendiri.
“Jadi membawa wacana Munaslub ke ruang publik, timbul pertanyaan maksudnya apa? Karena arus bawah, akar rumput, menjadi kebingungan,” tutur Muhammad Hatta.
Lawrence dimintai klarifikasi secara tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, sidang Lawrence dimulai sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.
Kata Muhammad Hatta, dalam forum klarifikasi, dewan etik mempersilakan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait munaslub Golkar.
“Kami juga memberikan masukan dan saran, agar hal itu tidak meluas menjadi ruang konflik di wilayah publik,” kata Muhammad Hatta menegaskan.
Muhammad Hatta menyatakan dewan etik memiliki wewenang untuk memeriksa terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan seluruh kader Golkar.
Dewan etik mendapatkan mandat dari forum Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Muhammad Hatta mengaku, ada banyak aduan terhadap dugaan pelanggaran etik kader Golkar, namun, aduan tersebut ada yang ditindaklanjuti maupun dihentikan.
Muhammad Hatta menegaskan, setiap persoalan etik bakal diselesaikan menurut kasusnya.
Jika memang ada dugaan pelanggaran berat pada kader, sanksi terberat adalah pemecatan dari keanggotaan partai.***