Kecurangan Terjadi dalam 5 Kali Penyelenggaraan Pemilu Terakhir, Mahfud MD Ungkap Pihak yang Curang

TOPIKPOST.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut potensi kecurangan yang disebutnya akan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Bahkan Mahfud MD menyatakan bahwa kecurangan memang terjadi dalam lima kali penyelenggaraan Pemilu terakhir.

Mahfud MD juga mengaku pihaknya sudah sempat berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk bersiap-siap menghadapi gugatan kecurangan pemilu.

ADVERTISEMENT

Baca Juga:

AutoFlight Rampungkan Uji Terbang dengan Formasi Tiga Pesawat Berbeda, V5000 Matrix Resmi Masuki Tahap Sertifikasi Kelaikudaraan

HiFS 2026: Huawei Percepat Transformasi “Agentic Banking”, Hadirkan Empat Solusi Keuangan Digital Utama Versi Terbaru

Hikvision Hadirkan Guanlan Encoding, Teknologi AI yang Pangkas Biaya Penyimpanan Video hingga 50%

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemilu pasti diwarnai kecurangan, yang kemarin dan yang besok,” kata Mahfud MD di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa, 22 Mei 2023.

“Oleh sebab itu saya bilang ke Pak Hasyim (Asy’ari, Ketua KPU RI) dan Bawaslu ketika datang ke kantor saya untuk siap-siap digugat karena Pemilu curang,” tutur Mahfud MD.

Baca artikel menarik lainnya di sini: Orang-orang Ngecap Dirinya Berkhianat, Gibran Rakabuming: Saya Kan Nggak Pernah Tidak Tegak Lurus

“Karena sudah lima kali Pemilu kita 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 curang terus,” kata Mahfud MD menjadi pembicara kunci seminar.

“Tapi beda saudara yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri, bukan pemerintah,” kata Mahfud MD di seminar Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga”.

Dlam lima kali Pemilu terakhir, Mahfud menyebut kecurangan terjadi antara rakyat dengan rakyat dan dilakukan oleh peserta Pemilu.

Mahfud mencontohkan modus kecurangan yang terjadi adalah peserta pemilu membayar orang tertentu di tempat pemungutan suara (TPS).

Tujuannya untuk memalsukan hasil pemungutan suara yang diserahkan ke kelurahan, kecamatan dan seterusnya.

“Sudah diakali sedemikian rupa, masih saja terjadi kasus-kasus seperti itu,” ucap Mahfud MD.***