TOPIKPOST.COM – Ada upaya mengadu domba di internal PDI Perjuangan terkait dengan isu dukungan Joko Widodo maju menjadi Ketua Umum PDIP pada 2024.
Hal itu disampaikan politikus PDIP yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Semarang, Minggu, 1 Oktober 2023.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pembina.
Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden Pertama Indonesia sekaligus kakak Megawati, Guntur Soekarno.
Baca Juga:
Artis Cantik Prilly Latuconsina Angkat Bicara Soal Pasangan Hidup, Tak Terlalu Ngoyo Soal Jodoh
Kisah Pengalaman Prabowo, Sejak Muda Sudah Dirikan LSM Bersama-sama dengan Soe Hok Gie
Menurut Ganjar Pranowo, dirinya dengan Presiden Jokowi merupakan orang partai politik yang memahami bagaimana aturan dan relasi di parpol.
Baca artikel lainnya di sini: PDIP Tanggapi Usulan agar Jokowi Jadi Ketua Umum PDI Perjuangan Gantikan Megawati Soekarnoputri
“(Ide Jokowi Ketum PDIP) itu sebuah ‘kengawuran’ dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan”.
“Yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai, dan sangat sembrono,” ujar Ganjar Pranowo.
Baca Juga:
Minta Para Menteri Kurangi Perjalanan Luar Negeri, Presiden Prabowo Subianto: Jangan Mengada-ada
Pengamat Nilai Pidato Perdana Presiden Prabowo Tunjukkan Ketegasan yang Dinantikan Masyarakat RI
Presiden Prabowo Subianto Umumkan Daftar Lengkap Kabinet Merah Putih, Menteri dan Pimpinan Lembaga
Mengenai suksesi ketua umum, lanjut dia, kongres partai sudah mengaturnya sehingga ide Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP itu tidak benar.
Ganjar Pranowo mengajak agar seluruh pendukung Presiden Jokowi konter isu tersebut, agar tidak menjadi bola liar.
“Saya meminta semua mewaspadai adanya penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP.”
“Agar siapa pun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang,” kata Ganjar Pranowo.***
Baca Juga:
Pidato Perdana, Presiden Prabowo: Kita Bekerja untuk Rakyat, Bukan Kerabat atau Diri Sendiri